Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah Tentang Taman Bacaan

3/2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Menyebut (1).

Dasar hukum taman bacaan masyarakat (tbm) di indonesia. Mari kita lihat rujukan aturannya. Banyak orang tidak tahu dasar hukum taman bacaan masyarakat (tbm).

Fotocopy Ktp Pemilik Pendiri Lembaga Pendidikan.

Berdasarkan uu ri no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 26 ayat (4), disebukan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga. Tbm bukan tanpa dasar hukum. Tbm bukan hanya tempat baca tapi punya peran strategis.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah di. Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 3 tahun 2021 tentang. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan bab xiii pembudayaan kegemaran membaca pasal 49 menyebutkan “pemerintah, pemerintah daerah, dan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian.

Mereka cukup menyewa bacaan tersebut pada sebuah taman bacaan dengan mengeluarkan biaya sewa yang tentunya jauh lebih murah daripada membeli bacaan tersebut. Atas dasar hukum itu pula, tbm memiliki peran strategis dalam membangun dan mengembangkan potensi. Adapun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut pp ini untuk:

Karena Jangan Lupa, Apa Pun.

Taman bacaan masyarakat (tbm) seringkali dianggap sebagai gerakan moral yang sifatnya sosial. Pengertian taman bacaan masyarakat, program, dan bentuk kegiatannya. 03/prt/m/2013 tentang penyelenggaraaan prasarana dan sarana persamapahan dan penanganan sampah rumah.