Dasar Hukum Kementerian Perhubungan

Dasar Hukum Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Perhubungan.

Diberlakukan sop disahkan oleh inspektorat jenderal kementerian perhubungan republik indonesia. Organisasi dan tata kerja kementerian perhubungan. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi,.

Uu No 5 Tahun 2014;

Tarif dasar, tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antarkota antarprovinsi kelas ekonomi di. Inspektorat jenderal direktorat jenderal perhubungan darat direktorat jenderal perhubungan laut direktorat jenderal perhubungan udara direktorat jenderal perkeretaapian badan. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian perhubungan;

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :

2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri perhubungan nomor pm 68 tahun 2013 (berita negara. Tugas pokok atase perhubungan adalah mewakili kepentingan kementerian perhubungan dalam pelaksanaan hubungan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral di. Sebagai pedoman dalam proses penetapan produk hukum di lingkungan kementerian perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 46 Tahun 2012.

Peraturan menteri perhubungan nomor pm 20 tahun 2017. Perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor km 60 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perhubungan. By dishub bali june 11, 2019 0 comments.

Uu No 23 Tahun 2014;

Peraturan menteri perhubungan nomor pm 46 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan informasi dan. Produk hukum dilingkungan kementerian perhubungan; 8 maret 2017 tanggal berlaku: