Dasar Hukum Kewenangan Bp Batam. 25 t ahun 2007 tentang penanaman modal. Url to the pdf file must be on exactly the same domain as the current web page.
Giat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam Hari ini Pengisian Ulang Hand from damkar.batam.go.id
38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara. Perda no 10 tahun 2016 tentang pembentukan. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dprd.
Perda No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan.
Pada bulan juli bp batam menggelar diskusi khusus dengan para pelaku usaha dan membedah dan menyikapi pertumbuhan ekonomi batam triwulan i/2018. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dprd. Peleburan kewenangan bp ke pemkot dianggap lemahkan ekonomi.
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Bp batam, melalui unit pusat pengolahan data dan sistem informasi (pdsi) telah melakukan sosialisasi terhadap hampir sekitar 250 pengusaha untuk melakukan perizinan. 25 t ahun 2007 tentang penanaman modal. Kepala bp batam berharap dengan uu cipta kerja, diberlakukannya pp nomor 41 tahun 2021 dan dengan kemudahan proses permohonan izin usaha melalui sistem oss rba,.
Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil :
Kamal mengatakan, muhammad rudi pun akan tetap profesional dan dapat memposisikan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala bp batam serta sebagai. 18 tahun 2013 tentang dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam (“dewan kawasan”), dewan kawasan memiliki tugas dan. Surat keputusan pengalokasian tanah, yang.
Click Here For More Info.
Amanah dalam regulasi tersebut juga sebagai upaya strategis dalam. Dasar hukum peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja adalah: Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen di kota batam maka dibentuklah badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) berdasarkan keputusan.
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mempunyai Tugas Membantu Wali Kota Dalam.
32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara. Permintaan keputusan dan persetujuan alokasi lahan baru secara tertulis disertai dengan hak dan kewajiban bp batam dan penerima alokasi lahan.
