Dasar Hukum Pelabuhan. Tinjauan umum tentang kegiatan bongkar muat pelabuhan. Peraturan menteri perhubungan nomor pm 44 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010. Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan.
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menterï Perhubungan Republïk Indonesia, Menimbang :
Peraturanpemerintah (pp) nomor 64 tahun 2015, tentang perubahan atas peraturanpemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhan. Peraturan menteri perhubungan nomor pm 44 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Akta perusahaan yang didirikan khusus di bidang kepelabuhanan dengan lingkup kegiatan usaha yang tercantum dalam akta sesuai pasal 90 uu 17 tahun 2008 dan pasal 69 ayat (1) pp.
Definisi Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Atau Disingkat (Kpbpb) Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Pp Ini Adalah Suatu Kawasan Yang Berada Dalam.
Penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas detail peraturan. Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:[4] a. Peraturan menteri perhubungan nomor km 60 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perhubungan;
9 Juni 2010 Akta Pendirian No.1 Tanggal 9 Juni 2010 Oleh Kantor Notaris Nasril, Sh.;
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan. Institut transpotasi dan logistik trisakti dasar hukum keselamatan pelayaran 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri.
Kabupaten/Kota, Atau Badan Hukum Indonesia Yang Memiliki Izin Untuk Mengelola.
“pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan. Peraturan menteri perhubungan nomor pm 44 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Prosedur perizinan kegiatan di pelabuhan.
Informasi Terkait Kegiatan Operasional Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.
Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan. Pelaksanaan pembangunan skpt 1.peraturan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan. Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.