Dasar Hukum Pengendalian Gratifikasi. Dasar hukum pelaksanaan ppg di kkp. This check is done automatically.
Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Inspektorat Kota from inspektorat.palangkaraya.go.id
Dasar hukum pelaksanaan ppg di kkp. Pasal 12b ayat (1) uu no.31/1999 jo uu no. Kerugian keuangan negara gratifikasi benturan kepentingan (coi) dalam pengadaan.
Portal Pembelajaran Antikorupsi Ini Disediakan Bagi Berbagai Kalangan Masyarakat Indonesia.
Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Peraturan direksi nomor 74 tahun 2018 tentang pedoman pengendalian gratifikasi bpjs kesehatan. Alur pelaporan gratifikasi mengenai gratifikasi a.definisi dan dasar hukum pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 128 uu no.
Dasar Hukum Terkait Dengan Gratifikasi, Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan, Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan, Kategori Jenis Gratifikasi, Konsekuensi.
Unit pengendalian gratifikasi dan roadmap reformasi birok. This check is done automatically. Dasar hukum pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian keuangan yaitu peraturan menteri keuangan nomor 7/pmk.9/2017 tentang pengendalian gratifikasi di.
Dasar Hukum Pelaksanaan Ppg Di Kkp.
Dasar hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) satu cipta karya cipta karya satu; Pemberian dalam arti luas, yakni. 3 latar belakang prinsip dasar pengendalian gratifikasi.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Kami menyediakan berbagai materi edukasi antikorupsi dan. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Once finished, you will be redirected to www.kpk.go.id in seconds.
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Merupakan Dasar Hukum Pelaksanaan Gcg Di Bumn.
Pasal 12b ayat (1) uu no.31/1999 jo uu no. Prinsip dasar dalam pengendalian gratifikasi, yaitu: Pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12b uu no.
