Dasar Hukum Audit Bpkp. Uud 1945 pasal 18 ayat (6);. Bpk diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester.
Badan pemeriksa keuangan yang selanjutnya disingkat bpk adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Jadi, dasar hukum pemuatan dan publikasi lhp di situs bpk adalah pasal 19 uu no.
Dasar Hukum Pemeriksaan Pemeriksaan Bpk Atas Lkpp Tahun 2018 Didasarkan Pada Peraturan Sebagai Berikut.
Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada dpr/dpd/dprd sesuai dengan kewenangannya, dan. Melihat dasar hukum pembentukan kedua. Kerangka peraturan kepala bpkp, terdiri dari:
Uu Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan.
Dasar hukum pengecualian jangka waktu kepentingan keuangan negara e. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode. Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden.
Tidak Akan Ada Masalah, Kata Pengamat Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Sarekat, Di Semarang, Sabtu (27/6).
Uud 1945 pasal 18 ayat (6);. Jabatan pembentuk peraturan kepala badan pengawasan. Pengertian sistem pengendalian intern menurut pp nomor 60 tahun 2008 tentang spip adalah:
Dasar Hukum Dari Bpkp Adalah Dengan Diterbitkannya Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
Dasar hukum uu no 15 tahun 2006 pp no 60 tahun 2008 pp no 60 tahun 2008 pp no 60 tahun 2008 pp no 60 tahun 2008 2. Anjas menekankan bahwa untuk terhindar dari fraud atau. Nyoman mengatakan, secara hukum kpk sebagai lembaga.
Uu No 5 Tahun 2014;
Hubungan kelembagaan dpr, dpd, dprd ditunjuk &. Jadi, dasar hukum pemuatan dan publikasi lhp di situs bpk adalah pasal 19 uu no. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang.