Dasar Hukum Pnbp Migas. 2 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak atau pnbp. Persetujuan penyisihan wk/relinquishment/terminasi (uu migas 22/2001 & pp 35/2004) 6.
Migas(pnbp dan pph sda migas) dasar hukum nomorsop 1. Royalti atau keuntungan yang didapat dari bidang pertambangan yang meliputi emas, perak dan. 2 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak atau pnbp.
Dasar Hukum Bph Migas 1.
44/pmk.02/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 61/pmk.02/2020 tentang petunjuk teknis akuntansi penerimaan. Pnbp minyak dan gas bumi lainnya yang selanjutnya disebut pnbp migas lainnya adalah pnbp yang dihasilkan. Pp 55/2009 tentang perubahan kedua, kegiatan hulu migas.
Hukum Pengertian Kel./Jenis Prhtgn Tarip Penggunaan Penyetoran Pelaporan Pengelolaan Pnbp Migas Bun Panas Bumi Bumn Xi Latar Blkg Tuj, R.
Latar belakang dan dasar hukum 1. Pmk no.152/pmk.02/2014 tentang petunjuk penyusunan rencana pnbp k/l • rencana pnbp disusun mengikuti siklus apbn, yang terdiri dari: Dasar hukum pp 58 tahun 2020 tentang pengelolaan pnbp adalah:
Royalti Atau Keuntungan Yang Didapat Dari Bidang Pertambangan Yang Meliputi Emas, Perak Dan.
Persetujuan penyisihan wk/relinquishment/terminasi (uu migas 22/2001 & pp 35/2004) 6. Landasan hukum pengaturan cost recovery adalah pasal 56 pp no. Pp 79/2010 tentang cost recovery (biaya operasi yang.
Data Pokok Apbn, Diolah Oleh Penulis Cat :
Oleh karena itu, pemerintah meyakini harus ada penyesuaian terhadap peraturan menteri keuangan no.113/pmk.02/2009 yang sebelumnya telah diubah menjadi permenkeu. Laporan kinerja bph migas tahun 2015 1 bab i pendahuluan 1.1. Pp 34/2005 tentang kegiatan hulu migas.
Input Laporan Realisasi Bpmigas Ke Dalam Template /Kertas Kerja Perhitungan.
Rencana pnbp dalam rangka indikatif. Hal ini menandakan bahwa seluruh pnbp atau. Dasar pemungutan pnbp dasar pemungutan pnbp.