Dasar Hukum Bphtb Terbaru 2017. Npoptkp = nilai perolehan objek pajak. Peraturan ini adalah dasar hukum penggunaan.
Dasardasar Ilmu Hukum Lengkap Catatan Kampus Senior Kampus from seniorkampus.blogspot.com
Dikatakan, dasar penetapan nilai perolehan objek pajak (npop) di dalam bphtb didasarkan tiga poin. Kurang lebih hampir sama dengan pajak penghasilan (pph) untuk penjual. Sekilas bphtb (bea) ini mirip dengan pbb (pajak bumi dan bangunan).
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah perbuatan. Dalam pembayaran bphtb (di proses jual beli), ada beberapa syarat. Selanjutnya disingkat dengan bphtb adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah clan/ atau bangunan.
Peraturan Ini Adalah Dasar Hukum Penggunaan.
Kementerian keuangan republik indonesia (disingkat kemenkeu ri) adalah kementerian negara di lingkungan pemerintah indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara,. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya. 5% x rp120.000.000 = rp6.000.000.
Penyempurnaan Untuk Wp Pribadi Pengenaan 0% (Nol Persen) Atas Bea.
Namun, bukan berarti antara pajak dan. Berdasarkan njoptkp harga tanah rp1 juta dan nilai bangunan rp800 ribu per meter persegi. Pos tentang bphtb yang ditulis oleh.
Maka Cara Menghitung Bphtb Adalah Sebagai Berikut:
Namun sesuai pasal 87 ayat 4 uu no.28/2009, besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap. Perbedaannya terletak pada subyek, obyek, tarif, tata cara perhitungan, penyetoran dan. Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri detail peraturan.
Peraturan Pajak Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/Kmk.04/1997 Tentang Tata Cara.
28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (uu pdrd), kewenangan pemungutan dialihkan ke pemerintah. Pembayaran bphtb berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekilas bphtb (bea) ini mirip dengan pbb (pajak bumi dan bangunan).
