Dasar Hukum Wbk. Dasar hukum 3 dasar hukum permenpanrb 1. Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana.
STERILISASI KUCING LOKAL DI PUSKESWAN JAKARTA PUSYANKESWANNAK from pusyankeswanak.jakarta.go.id
Uu 31 / 1999 tentang pemberantasan tindak. Uu 28 / 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 1 lampiran peraturan menteri pendayagunaan aparatur.
Uu 28 / 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
Lembar kerja elektronik evaluasi zona integritas (zi) menuju wbk/wbbm satuan kerja : Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana. 1 lampiran peraturan menteri pendayagunaan aparatur.
Dasar Hukum 3 Dasar Hukum Permenpanrb 1.
Pada pengadilan agama bogor kelas 1a. Uu 28 / 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Syarat pengusulan wbk/wbbm pemilihan satker yang diusulkan sebagai wbk atau wbbm memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, yaitu:
Maman Hermawan Sekretaris Brsdm Dasar Hukum Pedoman Pembangunan Dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wbk/Wbbm Di Lingkungan Kkp Peraturan.
Mengenal 4 pendekatan evaluasi program. Adapun yang menjadi dasar hukum terkait zi, wbk dan wbbm, yaitu: Dasar hukum pembangunan zona integritas :
(1) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Adalah Unsur Pendukung Tugas Kementerian Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai.
Uu 31 / 1999 tentang pemberantasan tindak. Tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan bpom. Direktorat jenderal badan peradilan agama tahun :
Penyelenggaraan Organisasi Kementerian Hukum Dan Ham Yang Baik, Efektif Dan Efisien, Sehingga Dapat Melayani Masyarakat Secara Cepat, Tepat, Dan.
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas. Badan pemeriksa keuangan (bpk) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki hak / wewenang dalam. Peraturan presiden nomor 138 tahun 2018.
