Dasar Hukum Kementerian Pertanian. Kementerian pertanian (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 85); Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 1992 tentang obat hewan.
Badan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian program : Tersebut, kementerian pertanian menetapkan kebijakan bahwa bp3k dijadikan pos simpul koordinasi dan sinkronisasi program serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian. “terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian yang kuat, lengkap, terdesentralisasi, dan berkerakyatan dalam mendukung pembangunan.
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017;
Kasubbag tu kankemenag kabupaten karanganyar, wiharso yang menyampaikan sambutan di sesi pamungkas pada acara lepas sambut kepala mtsn jumantono, (14/01). Kementerian hukum dan hak asasi. Uu no 23 tahun 2014;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ Ot.
1.4 dasar hukum rencana kinerja tahunan bbpp ketindan disusun berdasarkan dokumen. Organisasi dan tata kerja kementerian pertanian; 9 tahun 2020 tentang apbn ta 2021 b.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Ini Adalah :
Kementerian pertanian unit eselon i : 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kementerian pertanian republik indonesia jl.
Bahwa Atas Dasar Hal Tersebut Di Atas,.
Peraturan men teri pertanian nomor. Badan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian program : Pakaian seragam dinas, atribut dan tanda pengenal bagi pegawai negeri sipil di lingkungan badan karantina pertanian kementerian pertanian [view] comment:
Uu No 5 Tahun 2014;
© copyright birohukum.all rights reserved “terwujud dan berfungsinya sistem hukum pertanian yang kuat, lengkap, terdesentralisasi, dan berkerakyatan dalam mendukung pembangunan. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan.