Apa Dasar Hukum Pph Pelayaran Dalam Negeri. Uu nomor 8 tahun 1983. Pph terutang = 15% x rp 6.000.000.
Pemotongan pph oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarrium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan. Adapun aturan lebih lanjut tertuang dalam keputusan. Pph pasal 15 adalah salah satu jenis pengenaan pajak penghasilan atau.
2% Dari Dpp Untuk Objek Pajak Lainnya.
Kami menilai ada dualisme kepentingan dalam hal penerapan dasar hukum yang berbeda karena kami sebagai perusahaan pelayaran dengan surat ijin usaha pelayaran. Lebih lanjut aturan ini dijelaskan dalam keputusan menteri. Besarnya tarif pajak untuk perusahaan pelayaran dalam.
Pelayaran Dan Penerbangan Luar Negeri.
Maka jumlah pph terutang pak dedi per bulannya adalah rp 75.000. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perlakuan ppn atas jasa pelayaran yang bersifat angkutan umum ini diatur dalam pmk nomor 28/pmk.03/2006, dimana jasa pelayaran. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
Oleh Karena Itu, Menteri Keuangan Menetapkan Tata Cara Perpajakan Pph 15.
8 tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan bkp. Selasa, 22 juni 2021 | 09:58 wib. Namun, dalam penentuan objek pph ini terdapat beberapa pengecualian.
Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Proses Pembelajaran Aqidah Di Sma Kota Sidoarjo.
Pph terutang = 15% x rp 6.000.000. Berikut ini adalah contoh judul skripsi manajemen (pai): Adapun aturan lebih lanjut tertuang dalam keputusan.
Pada Dasarnya, Objek Pajak Pph Dapat Dibagi Ke Dalam Empat Kategori Sebagai Berikut:
Memotong pph pasal 15 sebesar rp12.000.000,00 (1,2% x rp1.000.000.000,00);. Pembayaran/ terutangnya sewa dengan laporan pemotongan/penyetoran pph atas penghasilan dari hadiah undian dasar hukum peraturan pemerintah. Dasar hukum yang mengatur tentang pajak tersebut tercmakantum dalam pasal 15 uu nomor 36 tahun 2008 (uu pph).