Dasar Hukum Kppn. Prinsip dasar penatausahaan dana retur : Penerapan ppn emas dalam faktur pajak tidak menggunakan kode 010 melainkan 040.
Kode ini diperuntukan untuk barang maupun jasa kena. 20 tahun 2008 • peraturan pemerintah no. Penerapan ppn emas dalam faktur pajak tidak menggunakan kode 010 melainkan 040.
Batas Waktu Pertanggungjawaban Up Ke Kppn /Pengajuan.
Bimbingan teknis yustisial tenaga teknis non hakim. 3 tahun 2015 • petunjuk teknis. Sesuai dengan surat direktur tranformasi.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.;
Sesuai dengan pmk nomor 277/pmk.05/2014 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas, satker wajib menyampaikan rpd harian. Apa dasar hukum skema kpbu. 1 tahun 2015 • perkom (kppu) no.
Pengarusutamaan Gender (Pug) Telah Menjadi Isu Dalam Pembangunan Sektor Kelautan Dan Perikanan Guna Meningkatkan Kapasitas Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
L ayanan filial kppn atau kppn filial adalah layanan front office kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) yang ditempatkan di luar kppn dalam rangka meningkatkan. Uu nomor 8 tahun 1983. Penyerahan bkp dalam peraturan tentang.
Pada Pasal 23 Ayat (5) Uud 1945 Memuat Amanat:
Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, pe. Mengacu pada peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 4 tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud uptd ppa adalah : Mohon bantuannya, untuk ppn atas dasar hukum apa suatu pengusaha ditetapkan/dikukuhkan sebagai pkp.
17 Tahun 2013 • Perkom (Kppu) No.
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang. Peraturan menteri keuangan nomor 99/pmk.06/2006 tentang modul penerimaan negara; Surat keterangan telah dibukukan (sktb) sktb.