Dasar Hukum Bpk. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Bab viiia badan pemeriksa keuangan.
Peta Wilayah BPK Perwakilan Provinsi Banten from banten.bpk.go.id
Pasal 23e (1) untuk memeriksa pengelolaan. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :
Bab Viiia Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 23e (1) untuk memeriksa pengelolaan. Uu no 5 tahun 2014; Bpk perwakilan provinsi jawa tengah.
Uu No 7 Tahun 2001;
Alokasi dasar alokasi dasar adalah. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Pasal 23 ayat (5) uud memuat amanat:
Beranda Dasar Hukum Bpk Ri.
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang. Bab viii a badan pemeriksa. Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat:
Setelah Dilakukannya Amandemen Uud 1945 Pada 10 November 2001, Kedudukan Serta Tugas Dan Wewenang Bpk.
Tugas dan wewenang bpk setelah amandemen uud 1945. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang. (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
(1) Untuk Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara Diadakan Satu Badan Pemeriksa Keuangan Yang Bebas Dan Mandiri.
(1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Uu no 23 tahun 2014; Republik indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara.
