Dasar Hukum Lakip Terbaru. Berikut kami lampirkan contoh sop pelayanan surat keterangan usaha yang menjadi tupoksi kasie pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pada salah satu. Pembinaan jabatan fungsional analis hukum (perhitungan formasi) oleh humas standar layanan bphn ditulis rabu, 21 september 2022.
Admin 03 november 2014 7951 hit. Dasar hukum pembentukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten buton tengah : 2 tahun 2017 tentang pedoman penetapan.
Dasar Hukum Dasar Hukum Penyusunan Lakip Fakultas Keperawatan Tahun 2019 Ini Merujuk Pada:
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan lakip bappeda kota bandung tahun 2012 adalah : Dasar hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) satu cipta karya cipta karya satu; Pengembangan sdm (baik untuk pimpinan dan karyawan instansi swasta ataupun aparatur pemerintah pusat dan daerah / skpd / blud serta desa).
Pengertian, Fungsi Dan Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja, Bab 4:
Dasar dan landasan hukum penyusunan lakip opd kota tangerang selatan tahun 2018 adalah sebagai berikut : Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2012. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Keterkaitan antara laporan kinerja dengan sistem perencanaan, bab 5:. 2 tahun 2017 tentang pedoman penetapan. Wade menungkapkan bahwa konstitusi adalah undang.
Uu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang.
Berikut kami lampirkan contoh sop pelayanan surat keterangan usaha yang menjadi tupoksi kasie pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pada salah satu. Laporan akuntabilitas kinerja (lakip/lapkin) dengan terbitnya ketetapan mpr ri nomor xi/mpr/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan. Dasar hukum penyusunan lakip dasar hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (lakip) dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan provinsi.
Dasar Hukum Ditetapkan Peraturan Ini Salah Satunya Adalah Hasil Keputusan Rapat Terbatas (Ratas) Tanggal 21 Maret 2022.
Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. Dasar hukum, dan bab 3: 2 tahun 2017 tentang pedoman penetapan struktur organisasi satuan kerja di direktorat jenderal cipta karya se djck no.