Dasar Hukum Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi.

Pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih) kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan wali kota nomor 1090 tahun 2018 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

Sebagai Perpanjangan Tangan Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Di Setiap Propinsi.

Dasar hukum jdih dasar hukum jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (jdihn) sebagai berikut : Bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan pelayanan hukum, hak asasi manusia, pemasyarakatan, dan imigrasi; Jdih provinsi jawa tengah biro.

Visi Dan Misi Bpk Ri;

Jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. 274 tahun 2022 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten lampungselatan tentang rencana. Halaman ini telah diakses 7546 kali.

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Arsip Nasional Republik Indonesia Jumat,.

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, perlu menetapkan peraturan. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang selanjutnya disingkat jdihn adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib,. Peraturan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/27 Tahun 2022 Tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kota bandung. Dalam rangka optimalisasi layanan pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, biro hukum dan humas c.q bagian hukum dan peraturan perundang. Berisi dokumen hukum yang berasal dari anggota jdih di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru indonesia.