Bab Ii Dasar Hukum Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 2.1 kendaraan bermotor kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor mengatur tentang fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta.
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu. Penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya. Layanan buku kepemilikan kendaraan bermotor (bpkb) dan surat tanda nomor kendaraan (stnk).
Kendaraan Bermotor Yang Selanjutnya Disingkat.
Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor mengatur tentang fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu. Melampirkan tanda bukti identitas sebagaimana.
Jika Anda Belum Berlangganan, Klik Berlangganan.
Penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya. Untuk menjamin terpenuhinya moda transportasi yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tersebut maka dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara. Registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor , penyidikan.
Informasi Ini Hanya Dapat Diakses Oleh Pelanggan Paket Professional Hukumonline.
2.1.1 spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris. Peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk.
[Vii:kesatu] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan ini mencabut peraturan kepala kepolisian negara. Pembayaran 0 (nol) sampai 30 (tiga. Dasar pengenaan pajak menurut peraturan daerah nomor.
Kendaraan Bermotor Yang Selanjutnya Disingkat.
Bea balik nama kendaraan bermotor 2.1.1. Pengaturan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan, diatur dalam pp no. Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor.