Dasar Hukum Tentang Jaksa

Pimpinan Dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia Dan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sebagai Lembaga.

Dan atau pasal 15 uu ri. Tentang kejaksaan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : Diterbitkan presiden joko widodo, perpres ini mengatur supervisi kpk.

Untuk Itu, Saya Mengambil Beberapa Referensi Seperti Mengutip Aida Mardatillah Dalam Hukum Online ↗ Menyebutkan:

Pada pasal 495 paragraf dari ‘a’ ke ‘i’ menyatakan bahwa”kepala surat kuasa adalah. 15 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia. Pada hari selasa tanggal 13 september 2022, kepala seksi perdata dan tata usaha negara beserta tim jaksa pengacara negara kejaksaan negeri ambon mengikuti kegiatan.

Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;.

16 tahun 2004 tentang kejaksaan ri; Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum adat yakni apabila terjadi kekosongan hukum dalam. Kejaksaan republik indonesia dasar hukum 1.

Bahwa, Mengenai Masalah Keberatan Jaksa / Penuntut Umum Sebagaimana Tersebut Di Atas Dan Telah Diuraikan Dalam Memori Bandingnya Tersebut, Menurut Terdakwa (Pemohon Kasasi).

40/32 tertanggal 29 nopember 1985 dan no. A.bahwa negara kesatuan republik indonesia. Peraturan presiden no.102/2020 tentang tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

O Perpres No 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan.

Pelaksanaan putusan oleh jaksa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah. Persatuan jaksa republik indonesia (persaja) wilayah kejaksaan tinggi (kejati) dki jakarta melaporkan advokat alvin lim ke polda metro jaya. Jaksa adalah pegawai negeri sipil (“pns”) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan uu kejaksaan.