Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Mengenai Tata Cara Perkawinan Diatur Dalam Pasal 10 Pp 9/1975, Yang Menentukan:

Pertama, pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan, secara hukum tidak menjadi syarat bagi sahnya sebuah perkawinan. Beberapa dasar hukum mengenai pencacatan perkawinan/pernikahan, antara lain: Hakim mengabulkan soal pencatatan perkawinan itu di dukcapil untuk memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari para pemohon.

Dengan Kata Lain, Perkawinan Siri Tidak Diakui Oleh Negara.

Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di dinas kependudukan dan catatan sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda. Dualisme hukum dalam perkawinan sah, yaitu sah menurut hukum agama, dan sah menurut hukum negara merupakan sebuah konsekuensi logis dari ketentuan. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia.

Adapun beberapa dasar hukum mengenai pencacatan pernikahan, antara lain: Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif indonesia adalah : Uud 1945 pasal 28b ayat 1 “setiap orang berhak membentuk keluarga dan.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Beberapa Dasar Hukum Mengenai Pencacatan Perkawinan/Pernikahan, Antara Lain:

Tata cara perkawinan beda agama di luar negeri. Landasan hukum permenag nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Catatan sipil maka pernikahan tersebut tidak sah secara hukum / negara sehingga anak anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak dengan status.

Posted On October 30, 2021 14:11.

Nikah yang dilakukan menurut agama islam,. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,. Dalam kajian hokum islam tidak dikenal istilah pencatatan perkawinan.