Dasar Hukum Batas Waktu Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan. Kalau temuan bpk tidak diselesaikan, penegak hukum yang tindaklanjuti. Badan anggaran (banggar) banggar merekomendasikan.
Kalau temuan bpk tidak diselesaikan, penegak hukum yang tindaklanjuti. Tindak lanjut hasil pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan tlhp adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan. Pengumuman / senin, 11 juli 2022 15:46 wib / ishmah purnawati.
(1) Laporan Polisi Yang Dibuat Di Spk Wajib Segera.
Dengan status tindak lanjut selesai benar dan tidak benar serta masih dalam proses. Tindak lanjut temuan pemeriksaan bpk atas laporan. Aspek hukum dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan bpk tertuang dalam pasal 20 uu nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan.
Pengumuman / Senin, 11 Juli 2022 15:46 Wib / Ishmah Purnawati.
Hasil pemeriksaan bpk pada semester 11/2008 menunjukkan kepatuhan institusi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit bpk masih sangat rendah. Memenuhi amanat undang undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20 bahwa, bpk memantau pelaksanaan tindak lanjut. Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Semester Ii Tahun 2008.
Tindak lanjut hasil pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan tlhp adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan. Jadi menjawab pertanyaan anda, tidak ada aturan dalam kuhap mengenai batas waktu (daluwarsa) kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Badan anggaran (banggar) banggar merekomendasikan.
Tanggapan Auditan Terhadap Temuan Hasil Pemeriksaan, Penyebab Adanya Temuan Hasil Pemeriksaan, Tanggapan Auditan Terhadap.
Apabila penundaan pemeriksaan tersangka terjadi. Pertama kali terkait batas waktu menyerahkan laporan yang dibuat di sentra pelayanan kepolisian, yakni. Bertempat di ruang auditorium lantai 7, gedung pengadilan negeri jakarta pusat kelas i a khusus, bapak ketua, muhammad damis, s.h., m.h., memimpin.
Bertempat Diruang Aula Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Kayu Agung Kemenkumham Sumsel, Lapas Kayuagung Mengikuti Pembukaan Acara Kegiatan Konsinyasi.
Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Kalau temuan bpk tidak diselesaikan, penegak hukum yang tindaklanjuti. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, yang dihitung sejak.