Dasar Hukum Dari Pajak Penghasilan Yaitu Undang-Undang No 36 Tahun
Dasar Hukum Dari Pajak Penghasilan Yaitu Undang-Undang No 36 Tahun. Peraturan pemerintah (pp) nomor 36 tahun 1983. Atau memperoleh penghasilan, dalam undang‐undang ini disebut wajib pajak.
PPT Oleh Muhammad Bahrul Ilmi, SE. PowerPoint Presentation, free from www.slideserve.com
Pajak dan pungutan lain yang. Penulisan skripsi, adapun tinjauan pustaka ini terdiri dari : Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.***) pasal 23a.
Namun Saat Ini, Pajak Penghasilan (Pph) Merupakan Pajak Yang Dibebankan Atas Suatu Penghasilan Yang Diterima Oleh Wajib Pajak, Baik Yang Berasal Dari Indonesia Maupun Dari Luar.
36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (pph) disebut wajib pajak. Yuli triani c1c021197 pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Penulisan Skripsi, Adapun Tinjauan Pustaka Ini Terdiri Dari :
Dalam undang undang pph, penghasilan tidak kena pajak atau ptkp merupakan jumlah penghasilan. Berikut ini perincian bahasan yang akan kita pelajari 1. 7 tahun 1983 disempurnakan dengan uu no, 7 tahun.
11 Tahun 2020 Tentang Cipta.
Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan pasal 111 uu no. Peraturan pemerintah (pp) nomor 36 tahun 1983.
Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Dari.
Uu ini mengalami empat kali perubahan, yakni: Masa setelah reformasi pajak tahun 1983, peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di indonesia adalah uu no. Pajak dan pungutan lain yang.
Atau Memperoleh Penghasilan, Dalam Undang‐Undang Ini Disebut Wajib Pajak.
Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1983 tanggal 31 desember 1983 presiden republik indonesia,. Penghasilan tidak kena pajak (ptkp) menurut uu no 36 tahun 2008. Konsep dan dasar hukum pajak penghasilan di susun oleh:
