Dasar Hukum Keuangan Negara Dlm Uud 1945. Produk hukum ini sudah diubah. Dasar hukum keuangan negara wujud pelaksanaan keuangan negara tersebut dapat.
Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat 2. Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden.
Pasal 5 Ayat (2) Uud 1945.
Landasan hukum keuangan negara tidak. Bab i bentuk dan kedaulatan bab ii majelis. Perhatikan bagian riwayat di bawah.
Hasil Pencarian Menemukan 9.160 Peraturan (Dalam 0,009 Detik) Cari.
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, sejak tanggal 9. Uu no 5 tahun 2014; Keungan negara republik indonesia atau yang biasa disebut kas negara.
Dasar Hukum Keuangan Sektor Publik A.
Serta hubungan hukum yang berkaitan dengan dengan. Uu no 23 tahun 2014; Pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam bab viii uud 1945.
Dalam Menerapkan Hukum Tentunya Terdapat Landasan Yang Mampu Memperkuat Kedudukan Hukum Tersebut.
Dalam uud 1945 pengaturan mengenai belanja negara. Ada baiknya pembaca/mahasiswa/i membuka uud 1945 pada bab viii. Sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat 2.
(Pasal 1 Uu Nomor 5 Tahun 1973).
Sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa, sehingga dapat. Dasar hkm keuangan negara • pasal 23 uud ri 1945 • uu no.17/2003 ttg keuangan negara (uukn) • uu no.1/2004 ttg perbendaharaan negara • uu no.15/2004 ttg. Dasar hukum keuangan daerah tercantum di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu.