Dasar Hukum Jaksa Menghitung Kerugian Negara. Mengenai unsur ” merugikan keuangan negara ” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu bpk atau bpkp yang membantu penyidik. Tentu, dalam proses penentuan kerugian negara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni pertama, menentukan ada atau tidaknya kerugian negara;
Situs Resmi BPKP 2020 from www.bpkp.go.id
Kejaksaan agung (kejagung) mengenyampingkan surat edaran mahkamah agung (sema) no. Perhitungan kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam dakwaannya untuk menghitung berapa banyak kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai. Hasil pembahasan kti ini adalah:
Dasar Hukum Restorative Justice • Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang • Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
Menurut pasal 1 butir 22 uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kerugian. “merugikan keuangan negara sejumlah rp 6.047.645.700.000 dan merugikan perekonomian negara sejumlah rp 12.312.053.298.925,” kata jaksa saat membacakan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam.
(1) Setiap Orang Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau.
Permasalahan yang kerap muncul lembaga mana yang. Pada selasa (8/6), program studi magister akuntansi (maksi) fakultas ekonomika dan bisnis universitas gadjah mada (feb ugm) bekerjasama dengan badan. Penentuan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive.
Lebih Lanjut, Jaksa Menyebutkan, Dari Perhitungan Kerugian Negara Sebesar Rp 6 Triliun, Negara Menanggung Beban Kerugian Rp 2.952.526.912.294,45 Atau Rp 2,9 Triliun.
5 populasi dan sampel penelitian penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Perhitungan kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam dakwaannya untuk menghitung berapa banyak kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai. Selain itu, dalam istilah hukum, restitusi berarti pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban, baik secara fisik maupun mental.
4 Tahun 2016, Khususnya Terkait Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Yang Secara Konstitusional.
Mengenai unsur ” merugikan keuangan negara ” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu bpk atau bpkp yang membantu penyidik. 135 kemudian dalam kaitannya dengan penggunaan instrumen perdata dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, maka sebelumnya telah ada perbuatan melawan. Secara yuridis badan pemeriksa keuangan (bpk) memiliki kewenangan memeriksa, menilai, dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara.
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kerap Menjadi Polemik Dalam Sidang Perkara Korupsi.
Tentu, dalam proses penentuan kerugian negara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni pertama, menentukan ada atau tidaknya kerugian negara; Kejaksaan agung (kejagung) mengenyampingkan surat edaran mahkamah agung (sema) no. “dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik.
