Dasar Hukum Simak-Bmn. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara; Pengelolaan barang milik negara (bmn) 1.
Pemrosesan bmn dalam aplikasi sai aplikasi persediaan •bmn pakai habis •bmn tidak pakai habis diperoleh dalam rangka dijual atau dibagikan kepada masyarakat dalam operasi normal. Ketupi dilakukan dengan tujuan optimalisasi bmn, meningkatkan fungsi operasional bmn, dan mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur. 102/pmk.02/2018 tanggal 28 agustus 2018 tentang klasifikasi anggaran.
Menghitung Nilai Wajar Dari Bmn/D Dengan Nilai Estimasi/Taksiran Terendah Menggunakan Nijual Objek Pajak (Njop).
Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945, uu nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan pp nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik. 102/pmk.02/2018 tanggal 28 agustus 2018 tentang klasifikasi anggaran. Dasar hukum dan pengertian badan usaha milik negara (bumn) 25 march 2021.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah.
Tata cara pemanfaatan barang milik negara. Dasar hukum pembagian jenis belanja adalah peraturan menteri keuangan nomor : 6 /2006 yang merupakan peraturan turunan uu no.
Arial Wingdings Times New Roman Arial Black Broadway Book Antiqua Ms Pmincho Trebuchet Ms Stencil Rockwell Extra Bold Franklin Gothic Medium Agency Fb Arial Narrow Tahoma.
Jika disetujui untuk dimusnahkan maka dasar hukum untuk pemusnahan bmn adalah surat persetujuan pemusnahan bmn oleh pengelola barang. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan keluarkannya pp no. Ketupi dilakukan dengan tujuan optimalisasi bmn, meningkatkan fungsi operasional bmn, dan mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.
4.76 / 33 Berikan Penilaian.
Pengelolaan barang milik negara (bmn) 1. Naskah hukum dan pedoman bmn. Mapping klasifikasi bmn dalam pmk 29/pmk.06/2010 aset tetap tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan.
Dasar Hukum Pengelolaan Dan Pengertian Bmn (Seri 1) 0 X Dilihat · 21 Bulan Yang Lalu.
Dasar hukum penatausahaan bmn adalah pasal 9 uu 17/2003 tentang keuangan negara yang mengatur bahwa menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna. Pasal 20 pmk nomor pmk nomor 213/pmk.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan pmk 215/pmk.05/2016 tentang. Landasan hukum keberadaan badan usaha milik negara dapat dilihat dalam peraturan.