Dasar Hukum Iujp. Operational procedures 761.47 kb 0 downloads. 34 tahun 2017 “tentang perizinan di bidang pertambangan mineral & batubara”.
Pasal 4 (1) iup sebagaimana. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang : Permen no.24/2012 ini dahulunya sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya surat keterangan terdaftar (skt) jasa pertambangan.
1 Bukti Penyampaian Laporan Kegiatan (Triwulanan) Yang Disampaikan Ke Ktt, Apabila Tidak Mendapat Kontrak Pekerjaan, Maka Melampirkan Bukti.
Pada dasarnya, jenis usaha jasa konstruksi ini memiliki beberapa dasar hukum, yaitu berupa : Izin usaha jasa pertambangan, yang selanjutnya disebut iujp,. September 21, 2022, 13:45 (wib) created:
Konsultasi, Perencanaan, Dan Pengujian Peralatan Di Bidang :
Badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai jasa pertambangan wajib memiliki skt pertambangan atau iujp. Jika bujk nasional 100% modalnya dari dalam negeri, maka bujka adalah 100% perusahaan atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara asing dan. Iujp | call / wa :
Basic Agreement Ijepa 188.96 Kb 0 Downloads.
Pasal 4 (1) iup sebagaimana. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi. Permen esdm no.34/2017 juga mengatur.
Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan.
Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 7. Izin usaha perkebunan (iup) no komponen 1. Operational procedures 761.47 kb 0 downloads.
3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Uu.
34 tahun 2017 “tentang perizinan di bidang pertambangan mineral & batubara”. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Izin usaha jasa pertambangan (iujp) dasar hukum :