Dasar Hukum Pph Final. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pph ini merujuk pada: Pph terutang = tarif x pkp.
Dengan mengetahui dasar pengenaan pajak, kita dapat menghitung pph 21 dengan. Pajak penghasilan final (“pph”) adalah pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak selama. Dpp pph 21 adalah dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pph pasal 21 terutang.
Uu Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Uu Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Mulai Berlaku 1 Januari 2009 Pasal 4 Uu Pph.
Pemberlakuan pemotongan pph final adalah satu kali. Pph atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi 4. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pph final yaitu:
Aturan Pph Pasal 4 Ayat 2 Yang Kompleks Ini Mengatur Tentang Pajak Dengan Tarif Yang Berbeda Untuk Setiap Wajib Pajak.
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: Sementara itu, dasar pengenaan pph final adalah penghasilan bruto, yaitu keseluruhan pembayaran yang diterima oleh pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) dari pihak. Karakteristik pph bersifat final 3.
3 Milyar X 2,5% Atau Sebesar Rp.
Pph atas dividen yang diterima atau diperoleh wpop 5. Pungutan yang dikenakan dari pph final hanya 0,5%. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pph ini merujuk pada:
36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Dasar hukum mengenai pph atas ppjb juga tercantum dalam pp 34/2016 dan pmk 261/2016. Apakah biaya service charge (berupa biaya kebersihan, common facility, maintenance dan keamanan) termasuk dalam dpp? Wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dalam Dasar Hukum Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Tersebut.
Dpp pph 21 adalah dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pph pasal 21 terutang. Dasar pengaturan berdasar pasal 4 ayat (2) uu pph berdasar peraturan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pph final phtb maupun ppjb tersebut dapat.