Dasar Hukum Pembentukan Teppa

Sebagai Informasi, Uu Perkoperasian Ini Mengatur.

1.dasar hukum mengenai pembentukan kpai. Anggaran (teppa) yang berbasis internet “web based” menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah daerah untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan kegiatan. Dalam pasal 22 ayat 2 dan 3, perppu yang dikeluarkan presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat.

2000 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kab.banyumas, Kantor Arsip Dan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Keanggotaan dari badan koperasinya ini bersifat sukarela sehingga tidak adanya paksaan untuk menjadi anggota badan. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir.

Kekuasaan Tersebut Tidak Berlangsung Lama.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 48 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah (pbbd). Dasar hukum keanggotaan yang bersifat sukarela. Pembentukan tepra keputusan presiden republik indonesia nomor 20 tahun 2015.

Peraturan Yang Menjadi Pijakan Pergerakan Komisi Perlindungan Anak (Kpai) Adalah Uu Nomor 23 Tahun 2003.

Peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 kabupaten banyumas tentang penjabaran fungsi dinas perhubungan kabupaten banyumas. Dasar hukum ( petunjuk no. Dasar konstitusional pembentukan peraturan daerah.

Dasar Hukum Dalam Uud 1945 Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum terbaru yang melandasi kedudukan inspektorat kabupaten tegal adalah uu no. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Mengacu pada peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 4 tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud uptd ppa adalah :