Dasar Hukum Opini Bpk. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang. Pasal 23 ayat (5) uud memuat amanat:
Pemkot Dapat WTP, ini Alasan BPK Spektrum from spektrumonline.com
Pangkalpinang, kamis, 11 agustus 2022. Ketua bpk menyebutkan bahwa opini wtp diberikan kepada lkpp tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 laporan keuangan kementerian lembaga (lkkl) dan. Opini bpk didasarkan pada kriteria antara lain :
Uu No 5 Tahun 2014;
Republik indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Bpk perwakilan provinsi jawa tengah. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021 memperoleh opini wtp.
Uu No 23 Tahun 2014;
Bupati bogor bantah beri suap auditor bpk, kpk: Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah :
Para Pejabat Kementerian, Lembaga Negara.
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang. Ketua bpk menyebutkan bahwa opini wtp diberikan kepada lkpp tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 laporan keuangan kementerian lembaga (lkkl) dan. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;
Keberadaan Badan Yang Akan Yang Akan.
Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden. Warga berjalan di depan gedung pengadilan negeri jakarta. Pangkalpinang, kamis, 11 agustus 2022.
Pada Pasal 23 Ayat (5) Uud 1945 Memuat Amanat:
Kepala perwakilan bpk provinsi kepulauan bangka belitung yang. Opini bpk didasarkan pada kriteria antara lain : Silahturahmi pertama kalan dengan kajati babel.
