Dasar Hukum Buat Dokumen Transfer Pricing

Dasar Hukum Buat Dokumen Transfer Pricing. Dalam buku transfer pricing (darussalam, danny septriadi dan bawono kristiaji, 2013) dijelaskan bahwa secara konsep transfer pricing dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan. Peran transfer pricing document untuk pelaku usaha.

Buat eBilling Pajak Lewat DJP Online Kantor Jasa Akuntan Ashadi
Buat eBilling Pajak Lewat DJP Online Kantor Jasa Akuntan Ashadi from www.kjaashadirekan.co.id

Seperti yang diketahui bahwa konsep transfer pricing dapat diterapkan untuk tiga tujuan dari sisi yang berbeda, yaitu pertama adalah dari sisi hukum. Dasar hukum sanksi pasal 13 ayat 2 uu kup. Informasi seputar pembuatan tp doc.

Informasi Seputar Pembuatan Tp Doc.

Peredaran bruto pada tahun 2016 lebih dari rp 50.000.000.000, maka pt abc wajib membuat dokumentasi transfer pricing berupa dokumen induk dan. Seperti yang diketahui bahwa konsep transfer pricing dapat diterapkan untuk tiga tujuan dari sisi yang berbeda, yaitu pertama adalah dari sisi hukum. Informasi seputar pembuatan tp doc.

Dasar Hukum Kewajiban Tp Doc.

Dasar hukum sanksi pasal 13 ayat 2 uu kup; Dasar hukum sanksi pasal 13 ayat 2 uu kup; Peraturan menteri keuangan ini mengatur dokumen apa saja yang harus dibuat oleh wajib pajak yang melakukan transfer pricing.

Bahwa Pelindungan Data Pribadi Ditujukan.

Pembaruan pedoman yang dilakukan oecd cepat atau lambat akan diadopsi ditjen pajak, terutama dalam menyusun. Ada 7 hal yang menjadi tujuan dari transaksi ini, di antaranya: Peraturan menteri keuangan nomor 213/pmk.03/2016 tanggal 30 desember 2016 bagi wajib pajak perihal kewajiban.

Peran Transfer Pricing Document Untuk Pelaku Usaha.

Tahukah kamu bahwa pemerintah indonesia membuat uu pph mengenai transfer pricing lho. Istilah yang digunakan oleh kita adalah dokumen. Dokumen penentuan harga transfer harus dibuat oleh wajib pajak dalam bahasa indonesia.

Pengoptimalan Atas Penghasilan Global Setelah.

Dokumen penentuan harga transfer harus dibuat oleh wajib pajak dalam bahasa indonesia. Adapun wp yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen penentuan transfer pricing adalah yang melakukan transaksi afiliasi dengan syarat berikut. Pmk 213/pmk.03/2016 untuk mengadopsi beps action plan nomor 13 terkait dengan kewajiban pembuatan dan penyimpanan dokumentasi transfer pricing sebagai bukti.