Dasar Hukum Harmonisasi Ranperda Oleh Perancang. Catatan pada konsideran menimbang, dasar. Sudah berjerih lelah membantu dan memfasilitasi proses penyusunan tiga ranperda hingga pada tahap pengharmonisasian.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Proaktif datangi Pemerintah Kota Pare from sulsel.kemenkumham.go.id
Salah satu tugas dan fungsi kantor wilayah kementerian hukum dan ham sulawesi barat adalah melakukan fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah. Perancang merangkap kepala subdirektorat harmonisasi bidang indagristek pns : Oleh karena itu, untuk di daerah dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan ham”, tegas arfan.
Kegiatan Rapat Harmonisasi 77 Ranperda Secara Serentak Dibuka Secara Daring Oleh Plt.
Nawacitapost merupakan referensi berita yang akurat, faktual, cepat, jujur, tepercaya dan no hoax. Kanwil ntt 16 maret 2021 16 maret 2021 diperbarui: Perancang wajib dilibatkan dalam pengharmonisasian produk hukum daerah.
Pangkalpinang, 20 September 2022, Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kab.bangka Selatan Nomor 180/1514/Iii/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 Perihal.
Pada kegiatan ini, kantor wilayah. Perancang merangkap kepala subdirektorat harmonisasi bidang indagristek pns : Tingkatkan kompetensi perancang dalam menyusun ranperda, kanwil kemenkumham sulsel gelar bimtek kanwil sulsel 13 september 2022.
Rapat Dibuka Langsung Oleh Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Cherryl Wenur) Yang Hadir Bersama Tim Harmonisasi Perancang Peraturan.
Rapat dibuka oleh kepala sub bidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah (cherryl wenur) yang hadir bersama tim harmonisasi perancang peraturan perundang. Desa yang terbentuk tiap periode di kabupaten. Kemenkumham sulsel harmonisasi ranperda kota parepare kanwil sulsel 10 juli 2021.
Untuk Itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sulawesi Utara.
Penyempurnaan tiga ranperda oleh tim perancang. Yang hadir bersama tim harmonisasi perancang peraturan perundang. Oleh karena itu, untuk di daerah dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan ham”, tegas arfan.
Dasar Hukum Pengharmonisasian Rpuu (Uu 12/2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu 15/2019) 1.
Selanjutnya pelaksanaan rapat harmonisasi dipimpin oleh plt. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota termasuk kantor wilayah kementerian hukum dan ham se indonesia. Tim perancang kanwil sulsel di pimpin langsung oleh kepala bidang hukum andi.
