Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa Oleh Bpd. Kewenangan tersebut telah tertera dalam dasar hukum pengawasan dana. Masyarakat desa sangat berharap agar bpd bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.
Dasar hukum pengawasan dana desa oleh bpd. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari apbn, pasal 1, ayat 2 : Siapa yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan dana desa?
Penganggaran, Pengalokasian, Dan Penyaluran Dana Desa Secara Rinci Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian,.
Dasar hukum pengawasan dana desa oleh bpd. Masyarakat desa sangat berharap agar bpd bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan dana desa yang dilakukan oleh bpd, adakah dasar hukumnya?
Pengawasan Kinerja Kades Oleh Bpd Inspektorat 1.
Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Siapa yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan dana desa? Pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh bpd dan pemerintah desa serta lpmd dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan.
Uu No 7 Tahun 2001;
Hukum terhadap bpd sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintah desa. Dasar hukum pengawasan dana desa oleh bpd. (1) badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:
Dalam Melakukan Pengawasan, Secara Etika Bpd Jangan Sampai Membawa Sentimen Pribadi, Tetapi Harus Demi Kemajuan Desa Dan Kepentingan Bersama Masyarakat.
Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan bersama direktorat jenderal bina pemerintahan desa kementerian dalam. Kewenangan tersebut telah tertera dalam dasar hukum pengawasan dana. Uu no 5 tahun 2014;
Indikasinews, Jambi — Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun.
Masyarakat desa sangat berharap agar bpd bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Dasar hukum pengawasan dana desa untuk bpd. Home » bpd » mekanisme pengawasan dana desa oleh bpd mekanisme pengawasan dana desa oleh bpd.