Dasar Hukum Diklat Penguatan Kepala Sekolah Pdf. Diklat penguatan kepala sekolah (pks) jenjang smp kabupaten tangerang angkatan tahun 2020 yang dilaksanakan secara online. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;
Dasar hukum dasar hukum diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah: Kepmendikbud 212/p/2018 tentang :penugasan lppks sebagai. Secara khusus program peningkatan kompetensi kepala sekolah/madrasah adalah bagian dari kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan yang terencana dan.
Modul Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah.
Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas modul pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (materi pelatihan penguatan kepala sekolah): Uu no 7 tahun 2001; Pelatihan ppk bagi guru, kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah, serta pedoman pelaksanaan pelatihan calon pelatih ppk.
(Lppks) Kp Dadapan Rt 06/Rw 07, Desa Jatikuwung Gondangrejo.
Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Permendikbud 6 tahun 2018 tentang penugasan. Dasar hukum dasar hukum diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah:
Target Kompetensi Modul Pengelolaan Kurikulum Adalah Mengelola Pengembangan Kurikulum Dan Kegiatan Pembelajaran Sesuai Dengan Arah Dan Tujuan Pendidikan Nasional.
Waktu dan tempat 9 b. Bahan diklat, petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah/penguatan kepala sekolah ini berdasarkan lampiran v peraturan jenderal guru dan tenaga kependidikan. Dasar hukum dari kegiatan sosialisasi.
Untuk Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas, Serta Pemerataan, Maka Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Kepala.
Download modul pelatihan penguatan kepala sekolah tahun 2019. Diklat penguatan kepala sekolah (pks) jenjang smp kabupaten tangerang angkatan tahun 2020 yang dilaksanakan secara online. Kementerian pendidikan dan kebudayaan pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan bisnis dan pariwisata melalui suratnya dengan nomor:.
Perminkbud Nomor 6 Tahun Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah 2.
Uu no 5 tahun 2014; Peserta diklat dapat memahami tentang pengertian capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka. Peserta diklat dapat menjelaskan dasar hukum tentang capaian.