Dasar Hukum Legitime Portie. Pendahuluan perkembangan hukum indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang menyertainya. Di dalam hukum waris perdata,.
MPP PKS Sosialisasikan Konsepsi Dasar Partai di Kalimantan Lintas from www.lintasparlemen.com
Menelaah apakah surat wasiat yang melebihi legitime portie dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta ahli waris. Legitime portie dapat diartikan sebagai bagian mutlak dari warisan yang diberikan kepada ahli waris yang sah atau yang memiliki hubungan darah atau garis lencang yang. Hukum waris dalam kitab undang.
Hal Ini Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum.
Fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhumah akan jatuh ke tangan para ahli waris. Besaran legitieme portie yang bisa. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut kuhperdata dan kompilasi hukum islam.
Harta Peninggalan Yang Menjadi Hak Bagi.
Dikarenakan surat wasiat yang dijadikan dasar untuk membuat akta ahli waris. Legitieme portie atau bagian mutlak, menurut pasal 913 kuh perdata menerangkan bahwa bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan di mana harus. Salah satu atau beberapa ahli waris menuntut.
Legitime Portie Dapat Diartikan Sebagai Bagian Mutlak Dari Warisan Yang Diberikan Kepada Ahli Waris Yang Sah Atau Yang Memiliki Hubungan Darah Atau Garis Lencang Yang.
Legitieme portie dalam hukum waris islam di indonesia. Akibat hukum surat wasiat yang melebihi legitime portie yaitu surat wasiat tersebut dapat dibatalkan. Legitieme portie, hukum waris islam.
Legitieme Portie Untuk Ahli Waris Dalam Garis Lurus Ke Bawah.
Legitime portie adalah bagian mutlak para ahli waris yang sama sekali tidak dapat dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam wasiat (testament).peraturan mengenai. Kodifikasi mengenai hukum waris pasca. Di dalam hukum waris perdata,.
Pendahuluan Perkembangan Hukum Indonesia Tidak Dapat Dilepaskan Dari Sejarah Yang Menyertainya.
Sumber bahan hukum pemecahan isu hukum memerlukan. Penerapan legitime fortie (bagian mutlak) dalam pembagian warisan menurut kuh perdata. Legitime portie ini harus dihitung apabila:
