Dasar Hukum Aturannya Hak Interpelasi Dewan

Tiga Hak Tersebut Disebutkan Dalam Uu No 17 Tahun 2014 Pasal 79, Yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, Dan Hak Menyatakan Pendapat.

Kata interpelasi berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu interpellare yang artinya adalah menyela. Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak dpr.

Pengertian Hak Interpelasi Menurut Para Ahli.

Fungsi dan hak seorang anggota dpr dijelaskan dalam pasal 20a, 21, 22, 22a dan 22b. Adapun definisi hak interpelasi menurut para ahli, antara lain: Politik hukum hak interpelasi dewan perwakilan rakyat republik indonesia:

Warga Gerah Dengan Berbagai Kebijakan Bupati Yang Tidak Berpihak Pada Rakyat.

Pasalnya, hak interpelasi yang sebelumnya digulirkan oleh dprd indramayu, dimana salah satu poinnya. Hal ini tercantum dalam tata tertib dprd dki jakarta pasal 12 ayat. Selain kewajibannya sebagai wakil rakyat, dpr.

Hak Interpelasi Adalah Hak Dpr Untuk Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Mengenai Kebijakan Pemerintah Yang Penting Dan Strategis Serta Berdampak Luas Pada.

Dewan perwakilan rakyat memiliki 3 fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Ahmad fauzi, sh., m.hum.* aspek hukum hak angket dan proses pengguliran hak angket. Pelaksanaan hak interpelasi dpr itu.

Volume I Nomor 3, Desember 2012.

Kalian mungkin sering mendengar istilah dpr atau dewan perwakilan rakyat?apa itu dpr? Dengan menggunakan peneli ɵ an yuridis norma ɵ f maka dapat dilihat bahwa akibat hukum dari penggunaan hak interpelasi dewan perwakilan rakyat terhadap kebijakan pemerintah,. Hak interpelasi hak interpelasi merupakan hak dpr untuk meminta.