Dasar Hukum Kementerian Keuangan. Lhp yang terkait penegakan hukum 1. Pasal 23 huruf g uu.
Pasal 23 huruf g uu. Bpk kembali mempertahankan penghargaan terbaik i atas pengelolaan jdih tahun 2020 kategori lembaga negara dari kemenkumham. Laporan hasil pengawasan (lhp) a.
Uu No 7 Tahun 2001;
Bpk kembali mempertahankan penghargaan terbaik i atas pengelolaan jdih tahun 2020 kategori lembaga negara dari kemenkumham. Dasar hukum pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (phln) di kementerian keuangan. Dasar hukum peraturan menteri keuangan nomor 118/pmk.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan sebagai berikut.
Di Samping Uud 1945 Masih Terdapat Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis.
Pp nomor 58 tahun 2005. Sesuai ketentuan pasal 17 ayat (4) undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pembentukan,. Dasar hukum dari kementerian republik indonesia adalah.
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Detail Peraturan.
Pengetahuan yang tercantum di kemenkeupedia merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak. Peraturan kementerian keuangan (pmk) no. Uu no 5 tahun 2014;
Dasar Hukum Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian.
Kementerian keuangan republik indonesia (disingkat kemenkeu ri) adalah kementerian negara di lingkungan pemerintah indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara,. Kementerian keuangan republik indonesia lampiran : Pasal 17 ayat (3) undang.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Standar Perjalanan Dinas Jabatan 2.
Lhp yang terkait penegakan hukum 1. Pasal 17 huruf a uu nomor 14 tahun 2008 2. Peraturan menteri keuangan nomor 140/pmk.07/2022 tentang dana insentif daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun 2022 dan penggunaan sisa.