Dasar Hukum Pembuatn Lppd. Apalagi lppd merupakan dasar evaluasi untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan. Daerah (lppd) dinas kominfo provsu dasar hukum kualifikasi pelaksana 1.
Dasar Hukum Asesmen Dan Evaluasi Pembelajaran Bagian Nisa from www.scribd.com
Kementrian pendayagunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi republik indonesia telah mengeluarkan peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara, dan. Oleh karenanya, penyusunan dan penyampaian lppd tahun 2006 merupakan satu kesatuan dengan. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi banten tahun anggaran 2018 merupakan pertanggungjawaban.
Laporan penyelenggaraan pemerintahan daearah (lppd) 2020 1 bab i pendahuluan a. Pelaksanaan penyusunan lppd biro pemerintahan sekretariat daerah. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) biro pemerintahan sekretariat daerah.
(0285) 421091 Pekalongan 51111 Pekalongan, Desember 2014.
Sistematika penyusunan lppd akhir tahun anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur dalam permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa (pmm) kelompok 44 gelombang 9 universitas muhammadiyah malang 2022 yang didampingi oleh ibu firdha aksari anindyntha,. Dasar hukum penyusunan lppd dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar adalah :
Kepala Bagian Organisasi Setda Pemerintah Kota Pekalongan Sekretariat Daerah Jalan Mataram Nomor :
Pedoman penyusunan lppd tahun 2017. Tujuan penyusunan laporan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (lppd) akhir tahun mempunyai tujuan sebagai berikut: By bppkpd · published 11 maret 2020 · updated 17 januari 2022.
Dasar Hukum Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan.
Tata cara penyusunan lppd dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam pp nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah,. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd) biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi banten tahun anggaran 2018 merupakan pertanggungjawaban. Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintahaan desa (lppd) ini kami buat mengacu pada :
Oleh Karenanya, Penyusunan Dan Penyampaian Lppd Tahun 2006 Merupakan Satu Kesatuan Dengan.
Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007; Dasar hukum laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) ini adalah. Lppd tahun 2018 dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten indramayu.
