Dasar Hukum E-Rekon. • peraturan menteri keuangan nomor 177/pmk.05/2017 tanggal 27 nopember 2017, tentang pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik. Hubungi kami kontak & alamat satker.
0 x dilihat · 16 bulan yang lalu. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best. Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menggunakan dokumen elektronik, pemerintah resmi merilis meterai.
Ajukan Gugatan Balik (Rekonpensi) Ketika Suatu Pihak Tanpa Dasar Hak.
(1) rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan dengan menggunakan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web (e. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best. Kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.
Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah.
Dan persidangan di pengadilan secara elektronik : Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan. Selayang pandang sistem akuntansi pemerintah pusat.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Selamat datang di knowledge capture seri. Perma no.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara. Berdasarkan peraturan menteri keuangan no.
0 X Dilihat · 16 Bulan Yang Lalu.
Administrasi hukum umum kementerian hukum dan hak asasi manusia; Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menggunakan dokumen elektronik, pemerintah resmi merilis meterai. Dasar hukum 2 pp 39/2006 pasal 2 1.
Pol.skep/1205/Ix/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis.
• peraturan menteri keuangan nomor 177/pmk.05/2017 tanggal 27 nopember 2017, tentang pelaksanaan piloting penerapan tanda tangan elektronik. Download peraturan menteri keuangan nomor 104/pmk.05/2017 tanggal 21 juli 2017, tentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup. Perma nomor 1 tahun 2019, tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.