Dasar Hukum Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu

Dasar Hukum Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu. Pp 100 thn 2000 jo pp 13 thn 2002 ttg pengankatan pns dlm jab. Masing masing peraturan tentang jabatan.

[DASAR HUKUM] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Informasi PNS
[DASAR HUKUM] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Informasi PNS from pns.kamikamu.co.id

Jabatan fungsional widyaprada, perlu menetapkan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional. 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan pp no. Pp 99 thn 2000 jo pp 12 thn 2002 ttg kenaikan pangkat.

(5) Penetapan Jenjang Jabatan Bagi Pns Yang Diangkat Dalam Jabatan.

Informasi tersedia setiap saat sop pengurusan kenaikan pangkat fungsional tertentu. Rb nomor 51 tahun 2022 tentang jabatan fungsional analis hukum dan petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum, terutama pada lampiran standar kualitas hasil kerja. Kenaikan jabatan dilakukan sesuai lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

(2) Angka Kredit Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat.

Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang. Karena menduduki jabatan fungsional tertentu/dosen b. Syarat minimal 2 tahun dari pangkat terakhir;.

12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Pp No.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil; Peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2017. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no.

99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pns.

Pp 98 thn 2000 jo pp 11 thn 2002 ttg pengadaan pns. Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pns yang dapat disesuaikan dalam jabatan. Kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional tertentu.

99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Dasar Hukum Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pp.

12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan pp no. Jabatan fungsional tertentu (jft) adalah adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pns. Masing masing peraturan tentang jabatan.