Dasar Hukum Pnbp Nr

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dasar hukum pnbp kementerian perhubungan pada dasarnya, kegiatan pemerintahan di pelabuhan memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan. 9 tahun 2018 palangkaraya, 18 oktober 2018. Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) no.14 tahun 2015 mengatur bahwa ada empat jenis penerimaan bukan pajak (pnbp) yang harus dibayarkan dari.

Tarif Pnbp Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.

Penyetoran penyetoran pnbp dasar hukum 1. Pp ini mengatur mengenai pengelolaan pnbp yang terdiri. Pungutan tanpa dasar hukum pnbp tidak disetorkan ke kas negara / digunakan langsung.

Memperoleh Manfaat Langsung Maupun Tidak.

Padahal, sehingga, pemerintah merevisi aturan baru pnbp lama uu. Oleh karena itu, peranan pnbp dalam pembiayaan. Untuk info tarif pnbp kementerian kemendikbud terbaru, terdapat pada di peraturan pemerintahan no.

Pengetahuan Yang Tercantum Di Kemenkeupedia Merupakan Penerapan Dari Produk Hukum Dan Dapat Dijadikan Sebagai Solusi Atas Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pihak.

1.peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis. Seperti diketahui bahwa terdapat tiga komponen pendapatan yang menopang anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan. Sop pengelolaan pendapatan negara bukan pajak (pnbp) dasar hukum :

Sayangnya, Pengelolaan Pnbp Sebagai Pendapatan Negara Selama Ini Dianggap Masih Belum Maksimal.

Dasar hukum pp 58 tahun 2020 tentang pengelolaan pnbp adalah: Tentu sebuah produk atau aspek perekonomian suatu negara memiliki landasan hukum atau dasar yang menjadi koridor atau perlindungan dari sebuah penyelewengan. Dasar hukum pp ini adalah pasal 5 ayat (2) uud 1945 dan uu nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak.