Dasar Hukum Pembentukan Bpkp. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut: Ilustrasi kantor serta tugas dan wewenang bpk.
Inspektorat Kabupaten Tegal terima Kunjungan Kerja Pemkab Wonogiri from inspektorat.tegalkab.go.id
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah : Keberadaan badan yang akan yang akan. Hasil pencarian menemukan 179.549 peraturan (dalam 0,019 detik) cari.
Untuk Memeriksa Tanggung Jawab Tentang.
Uu no 23 tahun 2014; Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut: Salah satunya, badan pemeriksa keuangan (bpk) ri menemukan tiga kelemahan manajemen rsud jombang.
Ilustrasi Kantor Serta Tugas Dan Wewenang Bpk.
Uu no 5 tahun 2014; Republik indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Hasil pencarian menemukan 179.549 peraturan (dalam 0,019 detik) cari.
Pasal 17 Huruf I Uu Nomor 14 Tahun.
“pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.” a) pasal 4 ayat (1) pp nomor 17. Bagian kedua pembentukan organisasi profesi pasal 96 pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analis hukum sebagaimana. Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017;
Pada Pasal 23 Ayat (5) Uud 1945 Memuat Amanat:
Kerangka peraturan kepala bpkp, terdiri dari: Pasal 22 ayat (1) sepanjang frasa penggantian antarwaktu, b. Profesi jabatan fungsional analis hukum.
08 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas.
Anjas menekankan bahwa untuk terhindar dari fraud atau. Peraturan presiden (perpres) ini mulai. Badan pemeriksa keuangan (bpk) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam.
