Dasar Hukum Diskresi Polri. Faal, penyaringan perkara pidana oleh polisi (diskresi kepolisian),. Dalam pasal 13 uu no 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok polri adalah:.
Dalam pasal 13 uu no 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok polri adalah:. Peraturan kepolisian negara republik indonesia (perpol) nomor 08 tahun 2021 ini mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang akan digunakan. Peraturan yang menjadi dasar hukum diskresi oleh polisi pemberian wewenang diskresi yang biasanya berupa penyaringan perkara di dalam proses didasarkan pada peraturan perundang.
Hak Diskresi Polri Dalam Uu Terorisme.
Roeslan salah dalam stelsel pidana indonesia (1987) menjelaskan, hukuman mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif indonesia. Lalu, apa sebenarnya tugas polri dan wewenang polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini setiap pejabat kepolisian negara republik indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu.
Polri Merupakan Alat Negara Yang Berperan Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, Serta Memberikan Perlindungan, Pengayoman,.
Lilik mulyadi, kompilasi hukum pidana dalam prespektif teoritik dan praktik peradilan, mandar maju, bandung, 2007. Dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis; Pemberian diskresi dalam penyidikan anak tidak diatur secara khusus dalam kuhap yang menjadi dasar penyidikan polisi, dengan adanya petunjuk dari atasan melalui peraturan lain.
Namun, Tak Jarang Pula Kita Temukan Kasus.
Dalam dokumen dasar pertimbangan hukum bagi polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak (studi di kepolisian resort malang kota). Diskresi atau freies ermessen dapat digunakan apabila: Landasan hukum diskresi polisi yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara republik indonesia.
Tidak Ada Atau Belum Ada.
Dasar pertimbangan hukum bagi polri dalam pemberian diskresi pada tingkat penyidikan anak (studi di kepolisian resort malang kota) oleh: Sering kita dengar tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya melakukan pengamanan. Penjelasan lebih lanjut mengenai diskresi polisi ini dapat anda simak dalam artikel penegakan aturan lalu lintas dan diskresi polisi.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:
Disertasinya, ‘pengawasan terhadap penggunaan diskresi oleh polisi dan jaksa dalam proses penegakan hukum pidana’, banyak mengutip definisi dan cakupan diskresi. Dari hasil penelitiandengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang adabahwa pemberian diskresi oleh penyidik pada tingkat penyidikan tersangka. Peraturan yang menjadi dasar hukum diskresi oleh polisi pemberian wewenang diskresi yang biasanya berupa penyaringan perkara di dalam proses didasarkan pada peraturan perundang.