Dasar Hukum E-Court Mahkamah Agung

Dasar Hukum E-Court Mahkamah Agung. Biro hukum dan humas mahkamah agung menyelenggarakan kegiatan ma (mahkamah agung) goes to campus pada kamis, 15 september 2022 di. Sesuai sk ketua mahkamah agung nomor 026 tahun 2012 standar pelayanan untuk setiap jenis layanan pengadilan yang harus disusun oleh satuan kerja harus memuat:

Sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana; Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua mahkamah. 3 tahun 2018 pasal 5 ayat (4).

Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara.

Sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana; Aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (sipp), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal. Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua mahkamah agung ri.

Di Samping Uud 1945 Masih Terdapat Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis.

Tingkat penyerapan anggaran mahkamah agung pada tahun 2019 adalah sebesar rp 8.668.597.127.780,00 atau 95,83% dari total pagu anggaran rp9.045.550.260.000,00. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tata cara pendaftaran pengguna terdaftar;

Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara.

Dan persidangan di pengadilan secara elektronik : Pagi ini, bertempat di ruang ketua pengadilan agama pasuruan, ketua dan wakil ketua pengadilan agama pasuruan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 6 (enam). Putusan mahkamah konstitusi tersebut merupakan contoh nyata adanya pergeseran makna pertentangan norma.

Sub Bagian Umum Dan Keuangan;

Biro hukum dan humas mahkamah agung ri jl. Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua mahkamah. 3 tahun 2018 pasal 5 ayat (4).

Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Biro hukum dan humas mahkamah agung menyelenggarakan kegiatan ma (mahkamah agung) goes to campus pada kamis, 15 september 2022 di. Sesuai sk ketua mahkamah agung nomor 026 tahun 2012 standar pelayanan untuk setiap jenis layanan pengadilan yang harus disusun oleh satuan kerja harus memuat: Peraturan mahkamah agung ri nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, keputusan ketua mahkamah.