Dasar Hukum Kejaksaan Ri Menurut Perpres. Peraturan tersebut juga menjelaskan pajak penghasilan atas hak keuangan. Dasar hukum perpres 81 tahun 2010.
Ini Dasar Hukum Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabar24 from kabar24.bisnis.com
Rencana pemerintah menambah bidang kewenangan pada kejaksaan tentang pembentukan jaksa agung muda pidana militer (jampidmil) segera terwujud. Publik kejaksaan ri sesuai dengan. O perpres no 15 tahun 2021 tentang perubahan.
Bahwa Dengan Dilaksanakannya Reformasi Birokrasi, Maka Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan.
04 tahun 2015 perlu dukungan seluruh satuan. 15 tahun 2020) tentang penghentian penuntutan berdasarkan. Publik kejaksaan ri sesuai dengan.
Pp Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan tersebut juga menjelaskan pajak penghasilan atas hak keuangan. Sekretaris, sebesar rp15.000.000 dan anggota, sebesar rp14.000.000, dalam pasal 2 dalam perpres tersebut. Ditetapkan 3 maret 2011 • berlaku 3 maret 2011.
Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:
(ketua komisi kejaksaan ri) dalam kunjungan kerja ke kejaksaan tinggi sumatera utara pada tanggal 1 maret 2017. Keberadaan kerjaksaan sendiri telah diatur dalam uu ri no.16 tahun 2004, yang di mana kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Saat ini, beberapa institusi penegak hukum indonesia menerbitkan peraturan sebagai acuan rj, antara lain kejaksaan ri dengan peraturan kejaksaan ri no.
Disampaikan Oleh Soemarno S.h., M.h.
O perpres no 15 tahun 2021 tentang perubahan. Namun, hingga kini pemberlakuan mypertamina belum berjalan karena menunggu revisi peraturan presiden (perpres) 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan. Kejaksaan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang :
A.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah.
16 tahun 2004 tentang kejaksaan ri; Rencana pemerintah menambah bidang kewenangan pada kejaksaan tentang pembentukan jaksa agung muda pidana militer (jampidmil) segera terwujud. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 peraturan kejaksaan ri no.
