Atas Dasar Hukum Bpk Meriksa. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum. Dilakukan oleh pemberi bantuan hukurn atas.
Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019 Rejang Lebong Berhasil Pertahankan from bengkulu.bpk.go.id
Pasal 6 ayat (1) uu bpk, yaitu untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dilakukan oleh pemberi bantuan hukurn atas. 113 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja.
Untuk Memeriksa Tanggung Jawab Tentang.
Dilakukan oleh pemberi bantuan hukurn atas. Republik indonesia menyadari pentingnya fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Tugas bpk ( badan pemeriksa keuangan ) jumlah dan dasar hukum nya.
Pasal 23 Ayat (5) Uud Memuat Amanat:
Mundjidah wahab bersama ketua dprd kabupaten jombang mas’ud zuremi hadir memberikan ucapan selamat dan sukses atas serah terima jabatan. Bpk kembali mempertahankan penghargaan terbaik i atas pengelolaan jdih tahun 2020 kategori lembaga negara dari kemenkumham. 113 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja.
Memberi Pertimbangan Atas Standar Akuntansi Pemerintahan.
Keberadaan badan yang akan yang akan. Dasar pertimbangan peraturan ini : Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan.
Hal Ini Sesuai Pula Dengan Ketentuan Dalam Pasal 23E Uud Tahun.
(1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Hal itu lantaran badan pemeriksa keuangan (bpk) tidak pernah berhasil memeriksa keuangan di papua. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum.
Pada Pasal 23 Ayat (5) Uud 1945 Memuat Amanat:
(1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern; Terlebih cakupan pengawasannya bukan hanya di level atas tapi sampai ke level bawah guna memastikan organisasi yang bersangkutan akan/sudah menggunakan keuangan.
