B Dasar Hukum Pemungutan Hotel Dki Jakarta. Pilih koordinat pada maps, dan klik tombol “konfirmasi”. Kanwil kementerian hukum dan hak asasi manusia dki jakarta.
Inspektur provinsi dki jakarta 4. Pada tahun 2014, heru budi hartono menjadi walikota. Keputusan gubernur dki jakarta no.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Pajak Hotel.
Perlakuan pemungutan atas wajib pajak hotel yang memiliki objek pajak hiburan dan/atau pajak parkir dan/atau objek pajak restoran versi: Tpu joglo blok a balad 004 srengseng ) (jurnal) oleh mesiska larasti. Petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
Masukkan Data Pajak (Jenis Pajak, Nama Tempat, Alamat Tempat, Koordinat).
Selasa, 12 juni 2012 | 06:00 wib oleh : Huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan gubernur tentang bentuk formulir sarana pemungutan pajak daerah; Dasar hukum komnas pplh dki jakarta adalah sbb :
Ketua Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Dki Jakarta, Dahliah.
Jurnal hukum & pembangunan 9(1):53; Jakarta, 18 agustus 2022, pemerintah dki membuka dan meresmikan gerai samsat baru yang berlokasi di lantai semi dasar itc kuningan.pembukaan dan peresmian samsat ini di hadiri. Badan pendapatan daerah merupakan satuan perangkat kerja daerah (skpd) pemerintah provinsi dki jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan.
Sekretaris Daerah Provinsi Dki Jakarta 2.
Badan pendapatan daerah merupakan satuan perangkat kerja daerah (skpd) pemerintah provinsi dki jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan. Kebijakan pemerintah provinsi dki jakarta dalam pemungutan retribusi tempat pemakaman umum non mewah ( studi kasus : Pelaksanaan musrenbang rencana kerja pemerintah daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta tahun 2022.
Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
Ibukota jakarta nomor10 tahun 2011 tentang perlindungan penyandang disabilitas dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur provinsi daerah. Kanwil kementerian hukum dan hak asasi manusia dki jakarta. Unduh produk hukum unduh abstrak.