Badan Pemeriksa Keuangan Dasar Hukum Tugas Dan Wewenang
Badan Pemeriksa Keuangan Dasar Hukum Tugas Dan Wewenang. Isinya adalah sebagai berikut : [3.14.2] bahwa aturan pokok yang mengatur mengenai perlunya dibentuk badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta untuk.
Tugas dan Wewenang serta Dasar Hukum Lembaga Negara Lengkap Mapel Kelas from mapelkelas.blogspot.co.id
[3.14.2] bahwa aturan pokok yang mengatur mengenai perlunya dibentuk badan pemeriksa keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta untuk. (2) pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) pasal 23g (1) badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap. Uu no 7 tahun 2001;
Uu No 5 Tahun 2014;
Peraturan pemerintah no 11 tahun 2017; Bpk sendiri adalah badan pemeriksa keuangan negara. Badan pemeriksa keuangan (bpk) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki hak / wewenang dalam.
Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Berdasarkan Uu Nomor 15 Tahun 2006, Bab Iii.
Pada pasal 23 ayat (5) uud 1945 memuat amanat: By si manis posted on december 15, 2021. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan bpk;
Badan Pemeriksa Keuangan Atau Bpk Dibentuk Pada 1 Januari 1947.
Uu no 7 tahun 2001; Bagian pertama antara lain adalah sebagai berikut: Direktorat utama pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, inspektorat.
Dasar Hukum Bpk (Badan Pemeriksa Keuangan) Adanya Bpk Pertama Ditetapkan Oleh Undang Undang Dasar 1945.
Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden. Tugas bpk adalah mengelola dan tanggung jawab keuangan negara. (2) pimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) pasal 23g (1) badan pemeriksa keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap.
Hasil Pencarian Menemukan 179.549 Peraturan (Dalam 0,019 Detik) Cari.
Uu no 23 tahun 2014; Mengutip dari sumbar.bpk.go.id, berikut tugas bpk berdasarkan uu nomor 15 tahun 2006:. Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pada pemerintah pusat dan daerah, bi, bumn, bumd, badan layanan umum, dan.
