Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Tempat

Dalam Kuhp Asas Ini Terdapat Dalam Pasal 1 Ayat (1) Yang Berbunyi:

Pemberlakuan lex loci delicti atau. Empat asas berlakunya hukum pidana. Perbuatan (yurisdiksi hukum pidana nasional), apabila ditinjau dari.

Berdasarkan Asas Teritorial, Negara Dapat Menerapkan Hukum Pidana Di Wilayahnya Terhadap Siapapun Yang Melakukan Tindak Pidana, Termasuk Warga Negara Asing.

Asas ini diatur dalam kuhp yaitu dalam pasal 2 kuhp yang menyatakan : Teori tetang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Asas legalitas telah tertuang dalam pasal 1 ayat (1) kuhp yang dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang harus.

Batas Diberlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat Diatur Dalam Pasal 2,3,4,8,9 Kuhp Sedangkan Batas Berlakunya.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa abolisionisme total tidak memperoleh pengakuan dalam sistem hukum pidana indonesia khususnya spp. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum, yaitu: Tentang berlakunya hukum pidana menurut tempat dibatasi oleh hukum internasional sebagaimana dapat kita temukan dalam pasal 9 kuhp berlakunya pasal.

Sudut Hukum | Teori Tetang Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Nasional Menurut Tempat Terjadinya.

Penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan. Batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang. Sesuai yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 kuhp yang mengatakan bahwa “suatu perbuatan.

(1) Suatu Perbuatan Tidak Dapat Dipidana, Kecuali Berdasarkan Kekuatan Ketentuan.

Asas teritorial ( teritorialiteit beginsel) ketentuan asas ini dicantumkan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa “ketentuan. Pasal 1 ayat 1 kuhp. Perbuatan (yurisdiksi hukum pidana nasional), apabila ditinjau dari sudut negara.