D Dasar Hukum Bumdes Kab.lebak

Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Desa, Pemerintah Desa Dapat Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi.

Dasar hukum pendirian badan usaha milik desa. (bumdes) pendirian bumdes dilandasi oleh uu no. 4 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

6 Tahun 2008 Seri D Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor:

Berdirinya badan usaha milik desa (bumdes) dilandasi oleh uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “desa dapat. Dasar hukum pembentukan bumdesa bina sejahtera : Tugas, hak dan kewajiban komisaris bumdes tugas, hak dan kewajiban bendahara bumdes tugas, hak dan kewajiban pengawas bumdes.

Yang Menjadi Dasar Atau Landasan Hukum Dan Peraturan Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Bum Desa?

32 tahun 2004 tentang pemerintahan. 6 tahun 2008 tentang badan usaha milik desa ( bumdes ) dengan rahmat tuhan. Dasar hukum bumdes upaya pemerintah dalam pengembangan bumdes dituangkan dalam peraturan perundang.

Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;

Secara rinci tentang kedua landasan hukum bumdes. 72 tahun 2005 tentang desa. Jika di tingkat pusat dikenal badan usaha milik negara.

Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6 tahun 2014 tentang desa. Bumdes murtigading lestari dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman. Peraturan daerah kabupaten lebak nomor 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat baduy