Dasar Dasar Hukum Notaris. Hukum dan politik hukum jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris.
Posisi hukum anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum desa ini setara dengan ketentuan pendirian anggaran dasar organisasi maupun akta notaris perusahaan. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa dasar hukum mahkamah agung adalah uud tahun 1945 yang sudah diperbaharui sampai sekarang. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan.
Dasar Hukumnya Adalah Pasal 49 Huruf B Uu No.
Pengertian perjanjian kerjasama dapat kita lihat yaitu suatu perbuatan dengan. Pasal 16 ayat (1) huruf m, pasal 41 dengan menunjuk kepada. Dasar hukumnya adalah pasal 49 huruf b uu no.
Tempat Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Wajib Mengikuti Tempat Kedudukan.
Keputusan jenderal administrasi hukum umum departemen hukum dan hak asasi manusia republik indonesia no. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (1) undang undang nomor 2 tahun 2014. Namun, terdapat setidaknya 2 pasal yang.
Dalam Psl 15 Ayat 2 Huruf (A) Uu Jabatan Notaris, Notaris, Dalam Jabatannya, Bewenang Mngesahkan Tanda Tangan &.
Sk menkumham ri nomor ahu. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas uu no.
Payung Hukum Kepada Notaris Yang Seharusnya Memberikan Kepastian Hukum 5Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & Ppat Indnesia (K Umpulan Tulisan), Mandar Maju, Cetakan Kesatu,.
^orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan. Di samping uud 1945 masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Lsp borneo hutan indonesia :
Pengertian Ppat Tugas Wewenang Dasar Hukum Dan Peraturan Ppat.
Dalam pasal 6 pp 63/2008 ditentukan bahwa minimal kekayaan awal dari yayasan yang harus disediakan oleh pendiri yayasan adalah sebagai. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain.