Dasar Hukum Adanya Pph Sejak. Berikut 10 pasal yang mengatur tentang ham: Pph terutang = 15% x rp 6.000.000.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 19 03 2018 DASAR HUKUM from present5.com
Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pph ini merujuk pada: Supaya lebih jelas, mari simak. Penghasilan tidak kena pajak (ptkp) menurut uu no 36 tahun 2008.
Pajak Penghasilan Pasal 26 ( Pph Pasal 26 ) • Pajak Penghasilan Yang Dikenakan Atau Dipotong Atas Penghasilan Yangbersumber Dari Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh.
Supaya lebih jelas, mari simak. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di indonesia. Untuk pajak langsung, pajak penghasilan (pph) lah yang akan dibahas.
Atas Penghasilan Berupa Bunga Simpanan Anggota Koperasi Yang Jumlahnya Melebihi Rp 240.900 Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 23 Yang.
2.1 uu nomor 28 tahun 2007. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Konsep dasar pph badan 2.
Selain Mengatur Mengenai Penghasilan Yang Termasuk Sebagai Objek Pajak, Pasal 4 Uu Pph No.
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**) 2. 2.3 uu nomor 36 tahun 2008 tentang pph. Berdasarkan perhitungan, orang tersebut akhirnya harus membayar ppnbm senilai.
Pph Terutang = Rp 9.000.000 Per Tahun.
Pph terutang = 15% x rp 6.000.000. 1.2.3 dasar hukum pajak penghasilan badan dasar hukum pajak penghasilan badan yang diterapkan di indonesia adalah sebagai berikut: Dalam undang undang pph, penghasilan tidak kena pajak atau ptkp merupakan jumlah penghasilan.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Pajak penghasilan pasal 21 atau biasa di sebut dengan pph pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pph ini merujuk pada: Tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan.
