Dasar Hukum Ahok Harus Mundur

Dasar Hukum Ahok Harus Mundur. Sri sultan tegaskan tak ada phk karyawan malioboro mall dan hotel ibis Plt gubernur dki jakarta, basuki.

Prof. Din Syamsuddin Ahok Harus Minta Maaf Secara Terbuka, Bukan
Prof. Din Syamsuddin Ahok Harus Minta Maaf Secara Terbuka, Bukan from www.moslemtoday.com

Penahanan ahok dilakukan atas dasar kewenangan hakim. Itulah salah satu prinsip dasar yang berlaku dalam negara hukum. Ahok mundur menjadi kewajiban etis saja bukan kewajiban hukum.

Setelah Dilakukan Kick Off Diskusi Publik, Akhir Agustus 2022 Lalu, Rancangan Kuhp Saat Ini Tengah.

Berita artis terkini calon petahana gubernur dki jakarta basuki tjahaja purnama (ahok) kali ini mengatakan kalau ada pihak yang mendesaknya untuk mundur pada pilkada dki 2017 ini. Demo 4 november 2016 ramai dengan tagar. Plt gubernur dki jakarta, basuki t purnama menegaskan dirinya tak perlu menyatakan mundur untuk naik sebagai gubernur dki jakarta.

Tuntutan Disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources.

Dengan demikian, status hukum ahok saat ini bukanlah seorang narapidana yang tengah menjalani masa hukuman. Teguh menegaskan alasan penangguhan penahanan ahok memiliki. “oleh sebab itu, saya perlu.

Tagar Ahok Trending Diikuti Oleh Sebanyak 3.581 Ciutan (Tweets) Netizen.

Dilihat dari sudut pandang ilmu budaya dasar. Kasus dugaan penistaan agama oleh ahok. Satu, ahok disangka melakukan tindak penodaan agama—menurut keterangan polisi—berdasarkan ketentuan dalam pasal 156a kuhp dan pasal 28 ayat (2) uu informasi.

Sri Sultan Tegaskan Tak Ada Phk Karyawan Malioboro Mall Dan Hotel Ibis

Mayoritas pendapat, termasuk para ahli hukum seperti seperti prof. Tuntutan mundur itu mengemuka dalam aksi 212 yang digelar di jakarta, jumat (21/2/2020) pekan lalu. Harus dianggap benar sebelum pengadilan yang lebih tinggi memutus lain.

Banyak Tokoh Yang Mengomentari Mundurnya Ahok Dari Partai Gerindra.

Plt gubernur dki jakarta, basuki. Sementara itu, kuasa hukum ahok, i wayan sudirta mengaku. Ahok mundur menjadi kewajiban etis saja bukan kewajiban hukum.